SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

         Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut,Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranyaadalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri yaitu :

a.    Tabungan Sukarela adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Contohnya: masyarakat menabung di bank maupun di koperasi

b.    Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin. Contohnya: Mengurangi pemberian subsidi pada BUMN, menaikan pendapatan dari pajak

c.   Tabungan paksa adalah apabila suatu negara mengambil langkah kebijakan anggaran belanja defisit,maka defisit tersebut dapat dibiayai dari sumber-sumber yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.

 d.   Hasil dari perdagangan luar negeri yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Contohnya: kegiatan ekspor dan impor antar indonesia dengan negara lain.

   Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Contohnya :

  a.  PT pertamina membuat program eco wisata mangrove guna menjaga ekosistem pantai dan mencegah perubahan iklim.

  b.  Pembangunan apartemen atau membuat rumah susun, usaha untuk mengurangi tanah pertanian demi terjaganya stok pangan yang akan datang.

  c.  Pelarangan pembuangan air limbah, langsung ke sungai, ke dalam sumur peresapan ataupun ke laut. Sebelum air limbah dibuang harus diolah lebih dahulu. Air tinjapun dibuang dalam sumur resapan yang menggunakan perlapisan ijuk dan pasir.

  d.   Melakukan tebang pilih di hutan agar tetap terjaga lingkungan sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim.

Komponen-Komponen Pendapatan Nasional :

  1.       Produk Domestik Bruto (PDB) / Gross Domestic Product (GDP)

PDB  adalah hasil output produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik faktor produksi dan hanya menghitung total produksi dalam suatu perekonomian saja.

                                        GDP = C + G + I + ( X - M )
                                                       

C = Consumsi                X = Ekspor

 G = Goverment             M = Impor

  I = Investasi

  2.       Produk Nasional Bruto (PNB ) / Gross National Product (GNP)

PNB adalah hasil produksi dalam suatu wilayah yang telah dikurangi hasil faktor produksi yang pemiliknya bukan berasal dari dalam perekonomian serta ditambah nilai faktor produksi dari dalam perekonomian yang berada di luar daerah perekonomian.

                                    GNP  = GDP +  PFPN

                        PFPN = PFLN – PFDN

PFPN = Pendapatan Faktor Produksi Netto

PFLN = Pendapatan Faktor Produksi Luar Negri

PFDN = Pendapatan Faktor Produksi Dalam Negri

  3.      Produk Nasional Neto (PNN) / Net National Produk (NNP)
         PNN adalah produk nasioanl yang memperhitungkan pengeluaran investasi neto dengan mengurangi investasi bruto dengan depresiasi.

                                       NNP = GNP – Depresiasi

  4.       Pendapatan Nasional (PN) / National Income (NI)

PN  merupakan pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi.

             NI = NNP – Pajak Tidak Langsung + subsidi

  5.      Pendapatan Personal (PP) / Personal Income (PI)

Pendapatan Personal adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian,sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi

 

                                     PI = NI- LT- PAS – PNBJ – PIGK

LT     =  Laba Ditahan

PAS   =  Pembayaran Asuransi Sosial

PNBJ =  Penerimaan Non Balas Jasa

PIGK =  Pendapatan Bunga Dari Pemerintah dan Masyarakat

  6.       Pendapatan Personal Disposible (PPD) / Disposible Personal Income (DPI)

Pendapatan Personal Disposable adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan secara keseluruhan setelah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan.

                                      PPD = PI – PAP

PAP = Pajak atas Pendapatan Personal

  7.      Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unitusaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasaakhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi/usaha di suatu region dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung angka PDRB

                                                        

                                PDRB = Ch + Cg + I + X – M

Ch = Konsumsi Rumah tangga

Cg = Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan

I     = Investasi

X   = Ekspor

 M  =Impor 

Sumber :

http://chanchanfia.blogspot.co.id/2013/07/sumber-pembiayaan-pembangunan-di_8.html

http://www.gurupendidikan.com/pembangunan-berwawasan-lingkungan-pengertian-hakikat-tujuan-ciri/

https://putriyunela.blogspot.co.id/

Perekonomian Indonesia

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan yang teratur dari pandangan,teori,asas, dan sebagainya. Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan definisi sistem menurut beberapa ahli:

• Jogianto (2005:2), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.
• Indrajit (2001:2), Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
• Lani Sidharta (1995:9), Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
• Murdick, R. G (1991:27), Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.
• Davis, G. B (1991:45), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperai bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Sedangan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

Terdapat berbagai macam Sistem Ekonomi, yaitu:

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.

• Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional
  • Belum adanya pembagian kerja yang jelas.
  • Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.
  • Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
  • Teknologi produksi sederhana.

• Kebaikan sistem ekonomi tradisonal
  • Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
  • Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

• Keburukan sistem ekonomi tradisional
  • Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis.
  • Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)

Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

• Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat
  • Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.
  • Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
  • Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

• Kebaikan sistem ekonomi terpusat
  • Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
  • Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
  • Kemakmuran masyarakat merata.
  • Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.

• Keburukan sistem ekonomi terpusat
  • Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
  • Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
  • Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
  • Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire.

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.

• Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
  • Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
  • Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
  • Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

• Kebaikan sistem ekonomi liberal
  • Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
  • Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
  • Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.
  • Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.

• Keburukan sistem ekonomi liberal
  • Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
  • Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
  • Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

• Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
  • Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
  • Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.

• Kebaikan sistem ekonomi campuran
  • Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.
  • Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
  • Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

• Keburukan sistem ekonomi campuran
  • Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
  • Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

5. Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila.

• Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

• GBHN Bab III B No. 14
  Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

Sistem Ekonomi dan Sistem Politik tidak dapat dipisahkan, dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda karena sistem ekonomi dan sistem politik merupakan elemen penting bagi negara, jika kenegaraan menjalankan sistem politik negara juga  membutuhkan sistem ekonomi maupun sebaliknya jika kenegaraan menjalankan sistem ekonomi negara juga membutuhkan sistem politik keduanya saling membutuhkan demi kemajuan negara tersebut. Biasanya tolak ukur suatu negara tersebut maju dapat dilihat dari sistem perekonomi yang baik serta sistem politik yang stabil.

Sumber :
http://kbbi.web.id/sistem
http://hedisasrawan.blogspot.co.id
http://www.zonasiswa.com